Stok dilaporkan rekor, mitra penggilingan ada ratusan, dan kami yang mesinnya masih menyala dijadikan bukti bahwa kebijakan sudah benar. Tapi angka yang hanya menghitung yang selamat akan selalu salah membaca luka — lalu menyuruh yang terjepit berhemat, seolah sakitnya ada di dalam dada kami, bukan di dinding harga yang mengapit dari dua sisi.

Pekan ini kabar dari Jakarta terdengar menenangkan. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras masih naik di 116 kabupaten/kota pada awal Oktober, tetapi angka itu disampaikan dengan nada “masih terkendali”. Stok Bulog dilaporkan di kisaran 4,6 juta ton, cukup untuk menjaga pasokan sampai akhir tahun. Pejabat menyebut petani “nyaman” karena harga gabah ditahan di atas. Dari jauh, gambarnya rapi: gudang penuh, petani senang, negara sigap menambal.

Dari balik timbangan penggilingan saya di Jawa Tengah, gambarnya tidak serapi itu. Dan masalahnya bukan sekadar angka yang berbeda. Masalahnya ada pada cara angka itu dikumpulkan — dan siapa yang diam-diam sudah tidak ikut dihitung.

Pesawat yang Pulang dengan Lubang Peluru

Izinkan saya mulai dengan sebuah kisah tua dari masa perang. Ketika pesawat-pesawat pengebom kembali dari misi, para perwira memeriksa di mana badan pesawat paling banyak kena peluru — di sayap, di ekor, di badan tengah — lalu memutuskan menebalkan pelat besi di titik-titik itu. Masuk akal, bukan? Perkuat yang paling sering tertembak.

Seorang ahli statistik bernama Abraham Wald menghentikan mereka. Justru sebaliknya, katanya. Perkuatlah bagian yang tidak ada lubang pelurunya. Alasannya sederhana dan menusuk: pesawat yang kembali dengan lubang di sayap adalah pesawat yang selamat meski sayapnya bolong. Pesawat yang tertembak di mesin atau di ruang pilot tidak pernah pulang untuk diperiksa. Mereka jatuh di laut, tak masuk data. Titik yang tampak “aman” di pesawat yang pulang sebenarnya adalah titik paling mematikan — kita cuma tak pernah melihat korbannya.

Inilah yang dalam logika disebut bias orang yang selamat (istilah bakunya survivorship bias): kita menarik kesimpulan hanya dari contoh yang bertahan, lalu lupa bahwa yang gugur sudah menghilang dari daftar. Nasihat “contohlah para pengusaha sukses yang putus sekolah” adalah bias yang sama — kita tak pernah mewawancarai ribuan yang putus sekolah lalu bangkrut, karena mereka tak diundang ke panggung seminar.

Sekarang tempelkan kaca itu ke data beras. Stok rekor menghitung gabah yang berhasil masuk gudang — bukan penggilingan yang tutup karena kalah berebut gabah itu. Ratusan mitra penggilingan yang digandeng Bulog adalah penggilingan yang masih sanggup ikut. Kami yang mesinnya masih menyala dan masih melapor harga adalah pesawat yang pulang. Data terasa sehat justru karena yang sudah jatuh berhenti mengirim laporan.

Data yang Hanya Mendata yang Hidup

Ini bukan kekhawatiran mengada-ada. Ombudsman RI pernah mencatat pada 2025 bahwa sekitar 9,1 persen penggilingan padi di 23 provinsi berhenti beroperasi, pembelian gabah turun belasan persen, dan stok di penggilingan tinggal 5–10 persen dari normal. Jauh sebelumnya, pada 2023, kabar dari tetangga sendiri sudah muncul: di Pati disebut dari sekitar 2.000 penggilingan hanya ratusan yang bertahan; di Sragen lebih dari separuh penggilingan skala kecil gulung tikar. Angka-angka itu lama, dan saya sebut persis sebagai angka lama — tetapi polanya adalah pola yang sedang berulang hari ini.

Perhatikan kejahilan statistiknya. Ketika sebuah penggilingan tutup, ia tidak cuma berhenti berproduksi. Ia berhenti menawar gabah, berhenti menyetor data harga, berhenti menjadi titik yang disurvei. Ia keluar dari sampel. Maka ketika penggilingan-penggilingan kecil berguguran, rata-rata nasional bisa saja terlihat lebih “tenang” — bukan karena tekanan hilang, melainkan karena yang paling tertekan sudah tak bersuara. Kuburan tidak mengisi kuesioner.

Dan toh, bahkan dengan sampel yang tinggal para penyintas, angkanya sudah bocor sendiri. BPS mencatat rata-rata nasional beras premium Rp16.525 per kilogram pada awal Oktober — di atas seluruh plafon HET premium, baik zona Rp14.900, Rp15.400, maupun Rp15.800. Ini angka pemerintah sendiri, saya perlakukan sebagai klaim resmi, dan klaim itu sudah cukup bicara: kalau rata-rata saja sudah melewati atap yang ditetapkan, persoalannya jelas bukan soal segelintir pedagang nakal. Yang nakal tak mungkin berjumlah rata-rata.

Menyuruh yang Terjepit Berhemat

Karena datanya hanya mendata yang hidup, obat yang diresepkan pun salah alamat. Pekan ini, dalam sebuah diskusi di Jakarta, seorang guru besar pertanian dan Direktur Utama Bulog sama-sama mengakui — dan saya hargai kejujurannya — bahwa harga gabah yang tinggi memang menggerus penggilingan kecil. Lalu apa resepnya? Modernisasi mesin, pengering, gudang bersama, agar biaya produksi turun; ditambah pembayaran tunai begitu giling selesai dan listrik token agar tak terbebani langganan bulanan.

Bantuan kecil itu nyata meringankan, dan saya tidak menolaknya. Tapi lihat logika besarnya. Kami diminta berhemat untuk menutup selisih, seolah selisih itu lahir dari pemborosan kami.

Di sinilah berdiri sesat pikir kedua: kesalahan atribusi (istilah bakunya fundamental attribution error) — kecenderungan menuding watak atau kebiasaan si pelaku sebagai sebab, padahal penyebab sebenarnya ada pada situasi yang mengurungnya. Seperti menonton orang terpeleset di lantai yang baru dipel lalu menyimpulkan “dia memang ceroboh”, tanpa melihat lantainya licin dan tak ada tanda peringatan.

Penggilingan adalah price-taker — penerima harga, bukan penentu. Di hulu, harga gabah ditahan tinggi oleh lantai HPP Rp6.500 dan perebutan pembeli; di hilir, harga jual kami dipatok langit-langit HET yang tak bergerak. Dinding naik, atap diam, dan kami berdiri di lorong sempit di antaranya. Menyuruh kami “lebih efisien” di ruang seperti itu sama dengan menyuruh orang berlari lebih kencang di antara dua dinding yang merapat — persoalannya bukan kecepatan lari, melainkan jarak dindingnya. Efisiensi bisa memangkas ongkos karung, listrik, atau susut beberapa rupiah. Ia tidak bisa memangkas selisih struktural antara harga beli gabah dan harga jual beras yang keduanya ditentukan di luar pagar penggilingan.

Membaca Luka di Tempat yang Benar

Maka saya tak sedang menolak pengawasan, dan saya tak sedang meminta HET dinaikkan. Menaikkan atap hanya akan mengesahkan harga yang sudah mahal, sekaligus mengirim sinyal ke hulu bahwa gabah boleh naik lagi — lingkaran yang tak berujung. Yang saya minta jauh lebih mendasar: bacalah lukanya di tempat yang benar.

Artinya, berhentilah menyimpulkan kesehatan rantai beras hanya dari yang masih berdiri. Hitung yang sudah tumbang. Sinkronkan hulu dan hilir, jangan biarkan HPP naik sementara HET membeku dan seluruh selisihnya ditumpahkan ke penggilingan di tengah. Baca struktur biaya kami secara utuh — gabah, rendemen dan susut, pengeringan, listrik, BBM, tenaga kerja, karung, angkutan — sebelum menuding margin kami. Timbang ulang seberapa agresif negara menyerap gabah lewat Bulog dibanding membiarkan pasar komersial bernapas. Dan libatkan penggilingan saat kebijakan dirumuskan, bukan sekadar saat sidak digelar.

Abraham Wald menyelamatkan banyak nyawa karena ia berani melihat ke tempat yang kosong dari data — ke pesawat yang tak pulang. Kebijakan pangan kita butuh keberanian yang sama. Selama kita hanya menghitung yang masih berdiri, kita akan terus menebalkan pelat besi di tempat yang salah, dan terus bertanya-tanya mengapa, meski gudang penuh dan laporan rapi, satu per satu penggilingan di kampung sebelah berhenti berbunyi.

Penulis adalah pelaku usaha penggilingan beras. Tulisan ini adalah opini pribadi.

Sources: