Sesat Pikir di Balik Klaim Swasembada Beras 2026
Ketika dunia sedang banjir beras murah, kita justru sibuk membangun tembok. Ada logika yang patah di sana — dan sebagai orang yang hidup dari penggilingan padi, saya merasakan patahnya setiap hari.
Pertengahan 2026 menyuguhkan dua berita yang, jika dibaca berdampingan, seharusnya membuat kita berhenti sejenak.
Berita pertama datang dari dalam negeri, penuh gegap gempita. Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada, menghentikan impor beras, gula, dan jagung sepanjang 2026, bahkan memberi sinyal penyetopan impor beras dari ASEAN secara permanen. Produksi beras diklaim menembus 25,28 juta ton. Menteri Pertanian menyebut swasembada pangan kini makin kokoh. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencetak rekor terbesar dalam sejarah.
Berita kedua datang dari luar, nyaris tak terdengar di tengah sorak-sorai itu. Setelah India mencabut larangan ekspor berasnya, pasar dunia kebanjiran pasokan dan harga beras global anjlok — sejumlah analis mencatat penurunan hingga sekitar 35 persen. Dengan kata lain, dunia sedang menawarkan beras termurah dalam beberapa tahun terakhir.
Dan pada momen itulah kita memilih menutup pintu.
Saya tidak menulis ini untuk mencibir cita-cita swasembada. Sebagai pemilik penggilingan beras, tak ada yang lebih saya inginkan selain bangsa yang berdaulat atas pangannya sendiri. Yang mengganggu saya bukan tujuannya, melainkan cara kita menalar untuk sampai ke sana. Sebab di balik kalimat-kalimat kemenangan itu, tersembunyi beberapa sesat pikir yang, kalau dibiarkan, akan membuat kita bertepuk tangan untuk hal yang salah.
Sesat pikir pertama: menukar makna “cukup”
Kata swasembada punya definisi teknis yang sempit: produksi dalam negeri sama dengan atau melebihi konsumsi. Itu saja. Ia mengukur tonase, bukan isi piring; ia berbicara tentang neraca nasional, bukan tentang dompet ibu rumah tangga di pasar.
Di sinilah letak kekeliruan yang paling halus dan paling sering lolos: ekuivokasi — satu kata dipakai dengan dua makna berbeda dalam satu tarikan napas. Klaim kita sudah cukup memproduksi beras diam-diam bergeser menjadi beras sudah cukup untuk semua orang. Dua klaim yang terdengar mirip, padahal berbeda jauh. Yang pertama soal angka produksi. Yang kedua soal keterjangkauan — apakah rakyat mampu membelinya.
Buktinya ada di depan mata dan justru datang dari data pemerintah sendiri. Di bulan-bulan yang sama ketika swasembada digaungkan dan cadangan Bulog memecahkan rekor, harga beras eceran tetap bertengger di atas Harga Eceran Tertinggi — beras medium yang dipatok Rp12.500 dan premium Rp14.500 per kilogram nyatanya sulit ditemukan di lapangan. Gudang penuh, tapi harga tak turun. Produksi melimpah, tapi rakyat tetap merogoh lebih dalam.
Swasembada di atas kertas tidak otomatis berarti kenyang di atas meja. Menyamakan keduanya bukan optimisme; itu kesalahan logika.
Sesat pikir kedua: dilema palsu impor versus kedaulatan
Narasi resmi membingkai pilihan kita seolah hitam-putih: impor berarti ketergantungan, kelemahan, bahkan pengkhianatan terhadap petani; sedangkan menyetop impor berarti kedaulatan, kekuatan, dan keberpihakan. Siapa yang mau memilih kelemahan?
Ini adalah dilema palsu yang klasik — menyodorkan dua pilihan ekstrem seolah tak ada apa pun di antaranya. Padahal impor bukanlah vonis moral; ia sekadar alat. Sebuah negara bisa berdaulat dan tetap mengimpor secara terukur, persis seperti perusahaan sehat yang tetap boleh membeli dari pihak luar ketika harganya masuk akal. Impor terkalibrasi di saat harga dunia sedang jatuh bukanlah menyerah — itu namanya berhitung. Ia bisa menjadi katup pendingin harga domestik tanpa mematikan petani, apalagi jika diarahkan ke beras industri atau sebagai cadangan penyangga, bukan membanjiri pasar konsumsi.
Dengan menolak impor sebagai prinsip, bukan sebagai perhitungan, kita mengorbankan konsumen demi sebuah slogan. Kita membuang opsi untuk meredam harga justru ketika opsi itu paling murah ditawarkan dunia. Dalam bahasa dagang saya: kita menolak diskon besar, lalu membebankan harga penuh kepada pembeli sendiri, dan menyebutnya kemenangan.
Sesat pikir ketiga: satu angka yang memikul terlalu banyak
Angka 25,28 juta ton itu nyata dan layak diapresiasi. Persoalannya bukan angkanya, melainkan beban yang dipaksakan kepadanya. Satu metrik produksi dijadikan bukti tunggal keberhasilan, seolah tonase yang tinggi dengan sendirinya menjawab semua pertanyaan.
Ini reduksionisme — menyederhanakan sistem yang rumit menjadi satu skor yang enak dipandang. Di balik angka agregat yang mengilap itu, ada kenyataan yang tak ikut ditampilkan: rantai distribusi yang timpang, pemain besar yang menguasai stok lebih dulu, penggilingan kecil yang terjepit antara harga gabah tinggi di hulu dan HET yang tak realistis di hilir, serta petani yang harga gabahnya naik tetapi pendapatan bersihnya belum tentu membaik. Semua itu tak muat dalam satu baris statistik.
Saya melihat mekanika yang disembunyikan slogan itu setiap pagi di penggilingan: gabah dibeli mahal, margin konversi menipis, dan ketika kami mencoba menjual sesuai HET, hitungannya tak pernah bertemu. Swasembada dalam skala nasional bisa hidup berdampingan dengan kesulitan yang nyata di tengah rantai. Angka besar di Jakarta tidak membatalkan angka merah di pembukuan penggilingan daerah.
Taruhan yang tak punya rencana cadangan
Ada satu detail yang membuat saya paling gelisah. Menurut penelaahan Neraca Komoditas 2026, kebijakan nol-impor ini bersandar sepenuhnya pada tercapainya target produksi yang optimistis — tanpa langkah kontingensi bila panen meleset. Kita mengunci pintu, membuang kunci cadangannya, dan bertaruh bahwa cuaca, hama, dan pasar akan selalu berpihak.
Padahal pangan adalah bidang di mana kesombongan paling mahal harganya. Cukup satu musim kemarau panjang, satu serangan hama, satu gangguan rantai pasok — dan negara yang telah menutup semua opsinya akan mendapati dirinya bernegosiasi dari posisi paling lemah, di pasar dunia yang mungkin sudah tak semurah hari ini.
Yang seharusnya kita tanyakan
Swasembada adalah tujuan yang mulia. Tetapi tujuan bukanlah pencapaian, dan angka produksi bukanlah perut yang kenyang. Ketika sebuah kebijakan hanya bisa menjawab apakah kita memproduksi cukup tetapi bungkam terhadap apakah rakyat mampu membelinya dan apakah penggilingan kecil sanggup bertahan, maka yang kita rayakan sesungguhnya baru separuh cerita.
Pertanyaan yang jujur bukanlah seberapa penuh gudang Bulog, melainkan seberapa ringan tangan seorang ibu saat membeli beras, dan seberapa panjang napas penggilingan rakyat di tengah himpitan. Sampai slogan itu bisa menjawab dua pertanyaan tersebut, kita belum benar-benar berdaulat.
Kita baru kenyang di atas kertas.
Penulis adalah pelaku usaha penggilingan beras. Tulisan ini adalah opini pribadi.