Di sebuah desa padi di Jawa Tengah, Pak Suyono menatap hamparan sawah yang baru dipanen. Senyumnya lebar — gabahnya kini laku Rp 7.500–Rp 8.000/kg, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sekitar Rp 6.500/kg. Bagi petani, ini musim emas. Namun di luar desa, di pasar-pasar kota, harga beras justru terus melambung, melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah: Rp 12.500/kg untuk medium dan Rp 14.500/kg untuk premium.

Pertanyaannya sederhana: mengapa stok nasional yang melimpah tak membuat harga turun?

Swasembada di Atas Kertas

Sejak awal 2025, Indonesia memasuki era swasembada pangan. Tidak ada impor beras baru, tetapi sisa stok impor dari tahun-tahun sebelumnya masih menumpuk di gudang BULOG, bersama hasil serapan dalam negeri. Totalnya mencapai 3,6 juta ton — angka yang secara teori cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Namun, keberlimpahan di gudang tak serta-merta berarti harga di pasar terjangkau. Sebaliknya, harga gabah di tingkat petani melonjak, dan harga beras di pasar tetap tinggi.

Penyerapan Agresif, Pasar Komersial Kering

BULOG bergerak cepat menyerap gabah dari petani. Hingga pertengahan tahun, mereka telah mengamankan lebih dari 2,7 juta ton setara beras, atau 91% target tahunan. Serapan ini menjaga harga petani tetap tinggi, tetapi juga mengeringkan pasokan di pasar komersial.

Masalahnya, penyaluran stok BULOG sangat terfokus pada bantuan pangan, bukan operasi pasar. Bantuan pangan memang meringankan beban jutaan penerima manfaat, tetapi mayoritas masyarakat yang tidak masuk daftar bantuan tetap harus membeli beras di pasar bebas — di mana pasokan minim dan harga melambung. Operasi pasar yang seharusnya menjadi “penyejuk” harga, porsinya jauh lebih kecil dibanding distribusi untuk bantuan sosial.

Harga Gabah Melonjak di Atas HPP

Lonjakan harga gabah menjadi faktor kunci. Dari HPP sekitar Rp 6.500/kg, harga di pasar kini Rp 1.000–Rp 1.500 lebih tinggi. Pedagang dan penggilingan swasta kesulitan membeli gabah di harga setinggi ini tanpa menaikkan harga beras di atas HET.

Akibatnya, harga beras premium dan medium di banyak daerah tetap bertahan jauh di atas batas resmi. Bahkan BULOG sendiri harus bersaing dengan harga pasar untuk memenuhi target serapan.

Korporasi dan Penggilingan Besar Mengunci Pasokan

Dalam kondisi ini, korporasi besar muncul sebagai pemain dominan. Dengan modal besar, mereka berani membeli gabah mahal untuk mengamankan stok. Beras hasil gilingan mereka kemudian dikemas dan dijual di ritel modern sebagai “premium”, meski kualitasnya sering setara beras medium.

Konsumen membayar mahal untuk kualitas biasa. Sementara itu, penggilingan kecil dan menengah kalah modal dan kalah akses, hingga tak mampu bersaing. Sebagian terpaksa mengurangi produksi, bahkan berhenti beroperasi.

Dampak Berlapis

  1. Petani menikmati harga tinggi, tetapi berisiko kehilangan pasar jika harga beras tak terkendali.
  2. Konsumen membayar mahal, sering untuk kualitas yang tak sesuai label.
  3. Penggilingan kecil-menengah terjepit di tengah — gabah mahal di hulu, HET di hilir.
  4. Pasar beras kehilangan transparansi mutu dan harga.

Mengapa Stok Melimpah Tak Menurunkan Harga?

  • Stok terkunci di BULOG, mayoritas untuk bantuan pangan, bukan operasi pasar.
  • Harga gabah di atas HPP menekan semua rantai distribusi.
  • Dominasi korporasi besar mengamankan pasokan untuk ritel modern.
  • Pengawasan lemah terhadap label mutu dan penerapan HET.

Solusi Quantum (perubahan kecil, dampak besar)

  1. Alihkan sebagian stok BULOG untuk operasi pasar luas, bukan hanya bantuan pangan.
  2. Perketat pengawasan mutu beras premium agar label sesuai kualitas.
  3. Buka pasar lelang gabah lokal untuk memberi akses penggilingan kecil-menengah.
  4. Targetkan operasi pasar ke wilayah dengan harga tertinggi.

Solusi Molekuler (reformasi struktural menyeluruh)

  1. Revisi kebijakan HPP & HET agar lebih realistis dengan kondisi pasar.
  2. Wajibkan transparansi rantai pasok gabah dan beras.
  3. Batasi dominasi korporasi besar melalui regulasi anti-monopoli terselubung.
  4. Modernisasi penggilingan kecil-menengah dengan dukungan modal dan teknologi.

Penutup

Quantum perberasan di Indonesia adalah paradoks antara keberhasilan swasembada dan kegagalan stabilisasi harga. Cadangan beras yang melimpah tak berarti apa-apa jika distribusinya berat sebelah, harga gabah terus meroket, dan pasar komersial kering pasokan.

Selama stok BULOG lebih banyak diarahkan untuk bantuan pangan tanpa memperluas operasi pasar, harga beras di pasar bebas akan tetap sulit dikendalikan. Dan jika korporasi besar dibiarkan menguasai jalur pasokan, masa depan penggilingan kecil, konsumen, dan bahkan kepercayaan publik terhadap swasembada itu sendiri, akan terancam.